You are here: Informasi Artikel Inpres No. 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan
 
 

Inpres No. 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan

E-mail Cetak PDF
Penilaian Pengunjung: / 1
TerjelekTerbaik 

Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan perberasan nasional yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Inpres tersebut menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1.

Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul bersertifikat;

2.

Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usaha tani padi;

3.

Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca panen padi;

4.

Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis;

5.

Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi;

6.

Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi di bidang usaha tani;

7.

Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

Harga

HPP sebelumnya

Rp/kg

HPP Inpres No. 7/2009

Kenaikan (%)

GKP di petani

(kadar air max 25%, kadar hampa/kotoran max 10%)

2.400

2.640

10%

GKP di penggilingan

(kadar air max 25%, kadar hampa/kotoran max 10%)

2.440

2.685

10%

GKP di penggilingan

(kadar air max 14%, kadar hampa/kotoran max 3%)

3.000

3.300

10%

GKP di gudang Bulog

(kadar air max 14%, kadar hampa/kotoran max 3%)

3.040

3.345

10%

Beras di gudang Bulog

(kadar air max 14%, butir patah max 20%, kadar menir max 2%, derajat sosoh min 95%)

4.600

5.060

10%

 

8.

Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;

9.

Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadan darurat, bencana, dan rawan pangan;

10.

Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras secara terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.